Bekasi, (MR) – Pengawasan Yang Maksimal Dari Pemerintah Selaku PA, PPK Hingga PPTK yang Terimplementasi Dengan Baik, Tentunya Bagian Penentu Terjaminnya Mutu dan Kualitas Pekerjaan Yang Berbanding Lurus Dengan Nilai Anggaran Yang Dialokasikan Pada Pelaksanaan Kegiatan, (22/12/2019).Namun Sangat Disayangkan Ketika Pekerjaan Yang Menggunakan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mencapai Milyaran Rupiah Dinilai Lemah atau Kurangnya Pengawasan Pihak Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.
Seperti Halnya Pembangunan Saluran Trotoar Jalan Cibitung Tegal gede Sisi Utara Kalimalang Cikarang Barat kabupaten Bekasi,
CV Maduma Jaya Lestari Selaku Pelaksana Proyek Pembangunan Saluran Trotoar Jalan Cibitung Tegal gede Sisi Utara Kalimalang Cikarang Barat Dengan anggaran Empat Milyar Lebih Yang Bersumber Dari Anggaran PAD.
Banyak Pihak Yang Sangat Menyayangkan Kinerja Kepala Dinas PUPR Dimana Pada Saat Waktu Pelaksanan Pengerjaan Hampir Tidak Ada Pengawasan Dari Pihak Dinas, Sehingga Para Pelaksana Proyek Dilapangan Diduga Mengerjakan Tidak Sesuai RAB.
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti Mafia Peradilan dan Anti Korupsi Republik Indonesia (DPN.LSM KAMPAK-RI), Indra Pardede Ketika Dikonfirmasi Oleh Wartawan Media Rakyat Dikantornya digrand Galaxi.
Indra Pardede Menjelaskan, Berdasarkan Monitoring Kami Langsung Dilapangan, Dugaan Akan Penyimpangan Dari Perencanaan dan Acuan Kerja Begitu Kuat dan Ada Potensi Yang Dapat Merugikan Uang Rakyat atau Uang Negara.
Kami Berharap dan Segera Meminta BPK(Badan Pemeriksa Keuangan)Perwakilan Jawa barat, untuk Segera Menginventarisir Melaksanaan Pemeriksaan Fisik Dilapangan.
Karena Melihat Kondisi Dilapangan, Kami Menduga Tidak Dilaksanakan Pemeriksaan Secara Detail dan Spesifikasi dan Tentunya ini Sangat Berpotensi Merugikan Keuangan Negara.
Semoga BPK Bisa Bekerja Secara Lebih Profesional, Karena BPK Adalah Bagian Penting Untuk Mengungkap Segala Bentuk Korupsi, Jangan Sampai Ada Asumsi dan Opini Masyarakat, Adanya Main Mata Antara BPK Dengan Pihak Dinas Maupun Kontraktor Pelaksana.”Ujar Bang Indra Sapaan Akrabnya.
Harapan Kami kiranya Bupati Bisa Mengevaluasi Kembali Atas Penempatan Para ASN Sesuai Jabatan/Eselonnya dan Sesuai Kapasitas dan kompetensinya.
Khususnya Bisa Memilih Atau Menempatkan Kepala Dinas Yang Profesional,Agar Memberikan Contoh Yang Baik Selaku Pengguna Anggaran Kepada Bawahan Secara Struktural Organisasi, Karena Muara Tanggung Jawab Keberhasilan Proyek Kontruksi Tersebut Ada Pada Kinerja Kepemimpinan Seorang Kepala Dinas(Kadis) PUPR.
Dalam Hal Ini Kami Melihat Fakta Kinerja Dilapangan, Proyek Kegiatan di Cikarang Barat Yang Dilaksanakan CV Maduma Jaya Lestari Banyak Yang Kami Yakini Jauh Menyimpang Dari Perencanaan Yang Berpotensi Tinggi Merugikan Uang Rakyat/Uang Negara ,”Papar Bang Indra.
Kang Ujang warga Masyarakat Bekasi, Menjelaskan Kepada Media Rakyat Bahwa Kabupaten Bekasi Sedang Dalam Upaya Perbaikan Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Dalam Birokrasi Pemerintahan Sehingga Terwujudnya Program Pemerintahan Kabupaten Bekasi Sesuai Visi dan Misi.
Namun Melihat Kondisi Lapangan Saat Ini Terkait Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dikabupaten Bekasi,Sebagai Masyarakat Saya Menilai Sangat Dimungkinkan Masih Banyaknya Dibutuhkan Pembenahan Dalam Hal ini Pengawasan dan Komitmen Dinas Terkait Dalam Pelaksanaan Kegiatan.
Berikut Secara Mutu dan Kompeten Seorang Kepala Dinas Yang Masih Perlu Adanya Peningkatan, Seperti Halnya Kepala Dinas PUPR,
Kalau Seorang Kadis Dinilai Tidak Bisa Bekerja dengan Baik, Bupati Seyogianya Tidak Segan-segan Untuk Menegor dan Evaluasi Lagi Kinerjanya, Bahkan Untuk Mengusulkan Diganti Dengan Yang Sesuai Kompetensi dan Tanggung Jawabnya Sesuai Pada Bidangnya.
Itu Menurut Saya Sebagai Masyarakat Kecil Mengingat Kondisi Kabupaten bekasi,Dibawah Kepemimpinan Bupati Bekasi Sekarang, Kami Berharap Banyak Kemajuan Dikabupaten Bekasi, Pembangunan Yang Terjamin Mutu dan Kualitas, Bukan Asal Jadi Doang dan Harapan Kami Semoga Kabupaten Bekasi Menjadi Sukses Sesuai Visi dan Misi.”Ujar Kang Ujang. (Bemo)
